Belajar Pemberdayaan Masyarakat, Vietnam Berkunjung ke Provinsi Sulsel

            

Delegasi Vietnam lagi mendengar penjelasan
Kepala BPMPDK Prov. Sulsel

Sebanyak 22 orang dari Negara Vietnam yang difasilitasi oleh PNPM Support Facility (World Bank) melakukan kunjungan ke Indonesia khususnya ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan studi banding tentang program pemberdayaan, khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan.  

            Kedatangan mereka di sambut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Muh. Kasim Alwi, MP di ruang rapat gubernur, Rabu 27 Agusus 2014. Hadir pada kesempatan tersebut wakil dari Dinas-Dinas yang berkompeten dalam masalah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulsel antara lain Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan BPS. Hadir pula PJOProv. Sulsel, Rais Rahman, S.STP, M.Si, Deputy Team Leader for Program Control Division NMC, Safwan, Team Leader/Regional Coordinator RMC 5 Jakarta, Agusman, Provincial Coordinator PNPM-MPd Provinsi Sulsel, Andi Indra beserta jajarannya Management Information System Specialist (MIS), Infrastruktur Spesialist dan Communication Information & Education Specialist (IEC).

            Dalam arahan singkat wakil dari world bank, Ibu Kuntari mengatakan bahwa kedatangan delegasi Negara Vietnam ini dipimpin oleh Mr. Young (di Indonesia setara Bappenas) dengan anggotanya yang terdiri dari berbagai instansi di Vietnam. Kedatangan mereka ke Indonesia khusunya Provinsi Sulsel yakni ingin mengetahui tiga hal pokok yakni 1) Bagaimana peranan PNPM-MPd Prov. Sulsel dalam penanggulangan kemiskinan, 2) Ingin belajar bagaimana mekanisme fasilitator dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan 3)  Bagaimana struktur anggaran yang dipakai PNPM-MPd.

World Bank, Kepala BPMPDK & Koordinator Team Vietnam

       

Menjawab semuanya itu Kepala BPMPDK Provinsi Sulsel dalam arahannya  mengatakan bahwa secara normatif, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dan sasaran pokok Negara yang harus dipenuhi tertuang dalam program pembangunan nasional. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditempatkan dalam bingkai proses perubahan struktur (transformasi structural) yang sedang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan.

            Dalam tataran makro, dimensi kemiskinan yang begitu luas mengharuskan setiap upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam program pembangunan baik sektoral, regional dan Nasional. Dalam tataran mikro, model pemberdayaan masyarakat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan sangat efektif untuk menjembatani berbagai program pembangunan seperti PNPM Mandiri.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).

“Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori p er kapita per hari); sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya,” kata Kepala BPMPDK.

Ditambahkan, sumber penghasilan utama petani di Provinsi Sulsel bahwa 27-36 % rumah tangga pertanian menggantungkan penghasilan utamanya pada sub sektor Tanaman Pangan. Pada Agustus 2013, dari 1.428.151 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, separohnya berstatus Kepala Rumah Tangga dan 31% nya merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar  Sedangkan pendapatan petani  96% rumah tangga pertanian pendapatannya hanya sampai dengan Rp. 1 juta per bulan dan hanya 4 % yang pendapatannya antara Rp 1 juta – 2 juta per bulan

           

Jajaran PNPM Mandiri Perdesaan & PSF

 Dijelaskan bahwa berdasarkan Perpres 15/2010 maka pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan dibagikan dalam tiga klaster yakni Klaster I Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster II Perberdayaan Masyarakat dan Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian PNPM-MPd masuk dalam klaster ke II yakni meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan karakteristik Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.

            Dalam menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme fasilitator dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan bagaimana struktur anggaran yang dipakai PNPM-MPd secara bergantian PJOProv. Sulsel, Rais Rahman, S.STP, M.Si dan Provincial Coordinator PNPM-MPd Provinsi Sulsel, Andi Indra mengatakan bahwa lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari 2.308 Desa, 238 Kecamatan, 20 Kabupaten dengan alokasi anggaran Block Grant: Rp 270,65 Miliar (Total Block Grant 1998 - 2014: Rp 2,644 Triliun).

            Dikatakan, secara teknis pengelolaan fasilitator di Provinsi Sulsel sebanyak 544 orang dengan rincian sebanyak 60 orang fasilitator Kabupaten (FasKab) dan 484 orang Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FK/FT) yang tersebar merata di 20 kabupaten dan 238 kecamatan.

Pola yang dipakai dalam rekruitmen fasilitator kata PJOProv dan Korprov bahwa rekruitmen fasilitator berdasarkan kebutuhan lapangan dan rekruitmen dilakukan secara terbuka bagi WNI yang memenuhi persyaratan dan proses rekruitmen sangat selektif berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki oleh fasilitator dan dana PNPM-MPd bersumber dari APBN.

Foto Bersama Usai Pertemuan

Ditambahkan bahwa pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan secara teknis operasional oleh Satuan Kerja (Satker Provinsi), Fasilitasi Penentuan Lokasi Sasaran dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Kabupaten, Penyediaan Dana Pendampingan Administrasi Program (PAP), Pengendalian Program melalui Rapat Koordinasi Rutin setiap 2 bulan sekali serta supervisi lapangan secara berkala Pengendalian dan pembinaan Fasilitator dan  Penanganan Masalah.

Delegasi Vietnam ini akan melakukan kunjungan lapangan selama dua hari yakni Kamis dan Jumat (28-29 Agustus) yang terbagi dalam dua kelompok yang akan berkunjung ke empat kecamatan di Kabupaten Maros yakni Kecamatan Malawa, Bontoa, Camba dan Kecamatan Simbang untuk melihat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PNPM-MPd dan akan kembali ke Jakarta pada Sabtu, 30 Agustus 2014. (IEC Sulsel)